POLITIK

Kamis, 03/11/2011, 17:14
Jadwal Pilkada Aceh Diubah

POLITIK Pilkada
 

jadwal-pilkada-aceh-diubah Ist/Internet
 
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memastikan tanggal pemungutan suara pilkada di provinsi itu berubah, menyusul adanya pembukaan kembali pendaftaran bakal calon.

"Ini implikasi yang harus kami terima akibat dibukanya kembali pendaftaran bakal calon. Jadi, tanggal sebelumnya 24 Desember 2011, dipastikan berubah," kata Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra di Banda Aceh, Kamis (3/11/2011).

Sebelumnya, KIP Aceh menetapkan pemungutan pemilihan gubernur dan wakil gubernur digelar pada 24 Desember 2011. Pemilihan tersebut digelar serentak dengan pilkada 17 bupati/wali kota dan wakilnya.

Ia mengatakan, dibukanya kembali pendaftaran bakal calon tersebut merupakan perintah keputusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 2 November 2011.

Keputusan itu dikeluarkan menyusul adanya gugatan sengketa Pilkada Aceh yang diajukan TA Khalid dan Fadhullah, kandidat pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Keduanya menggugat karena belum ada kepastian hukum yang jelas terhadap landasan hukum pelaksanaan pilkada di provinsi ujung barat Pulau Sumatra tersebut.

Pendaftaran bakal calon tersebut dimulai 3 hingga 7 November 2011. Pasangan bakal calon yang diterima adalah mereka yang belum pernah mendaftar, katanya.

"Kendati jadwalnya sudah dipastikan berubah, namun kami belum bisa menetapkan tanggal pemungutan suaranya. Masalah ini harus kami bahas dengan KIP kabupaten/kota," katanya.

Dalam menentukan tanggal perubahannya, kata dia, pihaknya akan memperhitungkan banyaknya pasangan bakal calon, khususnya dari jalur perseorangan, yang akan mendaftar.

"Khusus pasangan bakal calon perseorangan ini butuh waktu, seperti verifikasi faktual syarat dukungan berupa fotokopi kartu tanda penduduk," katanya.

Selain itu, sebut dia, perlunya waktu uji kemampuan baca Al Quran dan pemeriksaan kesehatan masing-masing bakal calon. Serta memperhitungkan waktu bakal calon pengganti bila ada yang tidak lulus uji baca Al Quran.

"Banyak hal yang kami pertimbangkan sebelum menetapkan tanggal pemungutan suara. Dan ini merupakan perintah hukum yang wajib kami jalankan," ungkap Ilham Saputra. (Aef/At)


Berita Terbaru

Udar Pristono Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang
"Ya ditelusuri follow the money yang bersangkutan,"

Tiga Hakim PN Jakbar Dilaporkan ke KY
"Hakim jujur dan baik adalah wakil Tuhan di dunia, tapi kalau hakim curang dan nakal adalah wakil setan di dunia,"

PDIP Gelar Rakernas di Semarang
Agendanya antara lain, mengukuhkan perubahan sikap politik partainya yang mendukung pemerintahan mendatang.

29 Anggota DPRD DKI Gadaikan SK
Sebanyak 29 orang dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta diketahui telah menggadaikan SK pengangkatannya ke Bank DKI.

Presiden SBY Kunjungi Portugal
SBY selama di Portugal akan bertemu dengan Presiden Portugal Anibal Cavaco Silva, Perdana Menteri Pedro Passos Coelho, dan Ketua Parlemen Portugal Maria Assuncao Esteves.