SOSIAL

Senin, 11/03/2013, 22:38
Bentrok TNI vs Polri, Pomdam Sriwijaya Turun Tangan

SOSIAL Bentrok, TNI, Polri
 

bentrok-tni-vs-polri-pomdam-sriwijaya-turun-tangan Ilustrasi/ist
BERITA TERKAIT
 
Pomdam II/Sriwijaya melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Azis Saputra dan Kasdim 0403 OKU Mayor Infanteri Suhardi di Baturaja, Minggu kemarin.

Pemeriksaan kedua perwira menengah Polri dan TNI AD tersebut untuk mengetehui kronologis penyerangan yang dilakukan oknum Batalion Armed 76/15 Martapura, OKU Timur.

Danpomdam II/Sriwijaya Kolonel CPM Ujang Martenis mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi pihak luar, yakni Kapolres dan Kasdim yang saat kejadian mereka tidak ada di lokasi, namun setidaknya mereka mengetahui.

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap tiga saksi, termasuk anggota Polres yang menjadi korban anarkis perusakan dan pembakaran Mapolres oleh oknum Yon Armed pada hari Kamis (7/3).

"Kami melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu pelaku-pelaku anarkis perusakan dan pembakaran Mapolres," katanya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengimbau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut untuk melaporkannya ke Pomdam II/Sriwijaya.

Ia menjanjikan bahwa pihaknya akan menjamin bagi siapa pun yang melapor, baik jaminan keamanan dan kerahasiaan identitasnya.

"Hingga saat ini, sudah ada 30 saksi yang dimintai keterangan, termasuk Kapolres OKU dan Kasdim 0403 OKU," katanya.

Sementara itu, Danyon Armed 76/15 Martapura Mayor Arm. Ifien akan diperiksa belakangan.

Mengenai aksi penyerangan yang dilakukan oknum Yon Armed 76/15 Martapura, menurut Danpomdam II/Sriwijaya, belum bisa dijelaskan karena butuh waktu untuk mengungkap kasus tersebut.

Kasus perusakan dan pembakaran Mapolres dilakukan oknum TNI dari Yon Armed Partapura, dua hari lalu hingga saat ini mendapat perhatian petinggi TNI dan Polri di Sumsel maupun di Jakarta.

Hingga Minggu (10/3), kondisi di Mapolres OKU sudah dalam keadaan aman dan kondusif. Demikian pula, aktivitas warga sudah berjalan seperti biasa. (fat/at)

Sudirman Sanjaya   2013-03-13 10:28:31
sesama aparat indonesia hendaknya hrs akur, bgt juga sama masyarakat hrs saling menyayangi n menghormati. Kalo emang berani coba dengan aparat Malaysia yg slalu mengintimidasi nelayan dan aparat kita, baru saya salut
Ubaidi   2013-03-13 17:57:16
Tunjangan kinerja leboh besar TNI tapi masih saja bikin rusuh. Klo gk mau di tindak ya jngan melanggar hukum. Masih bnyak d jalan raya saya lihat anggota TNI mengendarai sepeda motor berpakaian dinas dengan bangganya tidak menggunakan helm. Sok jagoan. Harusnya malu d lihat msyrakat yg telah membayar kalian. Mending mahkama militer d hapus saja, smua mengikuti peradilan umum. Biar jera
Ubaidi   2013-03-13 17:57:29
Tunjangan kinerja leboh besar TNI tapi masih saja bikin rusuh. Klo gk mau di tindak ya jngan melanggar hukum. Masih bnyak d jalan raya saya lihat anggota TNI mengendarai sepeda motor berpakaian dinas dengan bangganya tidak menggunakan helm. Sok jagoan. Harusnya malu d lihat msyrakat yg telah membayar kalian. Mending mahkama militer d hapus saja, smua mengikuti peradilan umum. Biar jera
Ubaidi   2013-03-13 17:59:22
Tunjangan kinerja leboh besar TNI tapi masih saja bikin rusuh. Klo gk mau di tindak ya jngan melanggar hukum. Masih bnyak d jalan raya saya lihat anggota TNI mengendarai sepeda motor berpakaian dinas dengan bangganya tidak menggunakan helm. Sok jagoan. Harusnya malu d lihat msyrakat yg telah membayar kalian. Mending mahkama militer d hapus saja, smua mengikuti peradilan umum. Biar jera
Rudiamin   2013-03-17 00:41:23
Sebetulnya untuk dinegara kita ini belum bisa polisi dibawah President karena kesejahteraan pegawai negeri termasuk aparatur negara belum 100% terjamin sehingga mereka berlomba lomba mencari tambahan dengan menggunakan jabatan dan powernya masing masing dengan berlindung dibawah institusi atau korps. Kalo tentara sejahtera maka negara pasti kuat, kalo polisi sejahtera pasti hukum tegak. Sekarang ini Polisi dibawah President membuat korps ini merasa lebih tinggi, sedangkan tentara malah dibawah menhankam jelas ini membuat dilapangan terjadi kesenjangan dan cemburu sosial, mungkin tidak bagi petinggi tni yang dekat dengan petinggi polri, tetapi bagi dibawahnya itu terasa nampak dilapangan adanya kecemburuan sosial dan persaingan, terlebih bila ada lahan lahan basah. kejadian penyerangan terhadap institusi polri oleh institusi tni adalah tidak aneh harus terjadi, karena kesenjangan tadi yg membuat ini terjadi dan terjadi lagi, anehnya semi militer berani menembak militer bukan dalam situasi terjepit atau berperang itukan janggal, ini jelas membuat tni marah dan itu wajar saja walaupun seharusnya tidak perlu terjadi. Pressiden dan dpr harus mengerti dan sadar bahwa bila TNI bangun dari sarangnya dan mengamuk maka tidak ada hukum sipil negara yang mampu menghentikan ini, karena hukum sipil tidak berlaku didalam perang, oleh karena itu saran saya SEJAHTERAKAN kedua instansi ini dengan adil lalu yang lainya disejahterakan juga, harusnya POLRI ditaruh dibawah Menhukam atau Mendagri lalu TNI tetap dibawah Menhankam atau Presiden. Atau Polri bersikap biasa sajalah seperti sipil lainnya dalam bersosialisasi jangan seperti militer karena Polri memang bukan militer,dan petinggi polri ga perlu ada pangkat dengan nama JENDERAL karna Pangkat ini hanya untuk MILITER penuh. Preman kampung saja bila pemimpinnya militer maka akan bergaya militer.

Kirim Komentar Anda


Komentar

Berita Terbaru

Sembako Naik, Operasi Pasar Digelar
Hal ini untuk menekan melambungnya harga beberapa kebutuhan pokok pasca kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

KJP per-Siswa di Jakarta Akan Ditambah Tahun Depan
Saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah menghitung kenaikan besaran nilai yang akan diberikan kepada siswa ibu kota yang membutuhkan bantuan tersebut.

Madrid Menang Atas Basel 1-0
Meski kalah, Basel masih dapat lolos ke putaran 16 besar jika mereka menghindari kekalahan dari tuan rumah Liverpool pada pertandingan terakhirnya.

Tahun Depan, Pencairan KJP Gunakan E-Money
Dengan sistem itu, siswa tidak lagi mencairkan uang lewat ATM, tapi tinggal mendebet di mana pun ia membeli keperluan sekolah.

Angka Kekerasan Terhadap Anak di Jaktim Tinggi
Yakni 94 kasus kekerasan fisik, 12 kasus kekerasan psikis dan 459 kasus kekerasan seksual.