POLITIK

Selasa, 05/03/2013, 17:34
Wapres Minta 16 Kementerian dan Lembaga Dirampingkan

POLITIK Boediono
 

wapres-minta-16-kementerian-dan-lembaga-dirampingkan Wapres RI Boediono
BERITA TERKAIT
 
Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono meminta pimpinan di 16 Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk melakukan perampingan struktur. Permintaan itu diajukan Boediono guna mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Sasaran pemerintah adalah melakukan perampingan di semua lini," ujar Wakil Presiden Boediono di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/03).

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu melanjutkan, perampingan itu akan didasari oleh proses audit dan evaluasi yang akan dikomandoi oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) serta kementerian terkait lainnya.

Bilamana hasil audit yang dilakukan Kemenpan & RB, kata Boediono, menunjukkan perlu dirampingkan, maka rekomendasi itu harus dijalankan oleh pimpinan kementerian atau lembaga tersebut.

Sebaliknya, Boediono melanjutkan, kalau hasil audit merekomendasikan restrukturisasi dan reorganisasi maka pimpinan kementerian atau lembaga terkait harus menjalankan rekomendasi tersebut bila perlu sampai ke tingkat eselon I.

Selain mewujudkan reformasi birokrasi, Boediono menjelaskan, hasil audit ini diperlukan guna mempersingkat rentang kendali birokrasi sekaligus meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil (PNS).

Boediono memberi target bagi pimpinan K/L untuk menjalani rekomendasi hasil audit maksimal enam bulan. Termasuk, kata Boediono menjelaskan, kalkulasi dampak sejumlah personalia dan PNS bila melaksanakan hasil audit tersebut.

"Maksimal enam bulan setelah ini harus ada hasil konkret dari masing-masing K/L untuk melakukan right sizing. Usulan ini termasuk estimasi dan pengkajian mengenai dampaknya. Karena kelak ada pengalihan personalia dan sebagainya. Saya yakin dalam enam bulan bisa kita lakukan," harap Boediono.

Ia mengatakan, proses audit ini merupakan tahapan pertama dan akan disusul instansi lainnya. Selanjutnya, kata Boediono, tiap-tiap K/L akan merumuskan program kerja yang efektif dan tepat sasaran.

"Audit dan evaluasi ini adalah proses diagnosa untuk merumuskan langkah-langkah konkret," tukas Boediono. (ali)

Berikut ini daftar 16 Kementerian/Lembaga Pemerintah yang akan dirampingkan;
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian PAN dan RB
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Hukum dan HAM
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Pekerjaan Umum
10. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
11. Kementerian Pertanian
12. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 13. Kementerian Kesehatan
14. Arsip Nasional Republik Indonesia 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Berita Terbaru

Thailand Juara AFF 2014
Hasil itu menjadikan Thailand unggul agregat 4-3, karena pada final laga pertama di Bangkok, 17 Desember Thailand menang atas Malaysia 2-0.

2015, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Jakarta Naik
Pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta mulai Januari 2015 akan mengalami kenaikan tarif progresif, yang tadinya 1,5 persen menjadi 2 persen.

Harga Daging Sapi Mulai Naik
Di Pasar Kramatjati beberapa pedagang daging sapi mengakui jika permintaan warga sudah meningkat sejak empat hari lalu sehingga ada kenaikan omzet.

Jokowi Kunker ke Kupang
Presiden Joko Widodo tiba di Kupang, Jumat (19/12/2014) malam, sekitar pukul 21.30 WITA

Wagub DKI Galakkan Kerja Bakti
Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam rakor kali ini mengenai kerja bakti yang akan digalakkan setiap Jumat dan Minggu untuk mengantisipasi banjir.