MENUJU RI 1

POLITIK

Selasa, 05/03/2013, 17:34
Wapres Minta 16 Kementerian dan Lembaga Dirampingkan

POLITIK Boediono
 

wapres-minta-16-kementerian-dan-lembaga-dirampingkan Wapres RI Boediono
BERITA TERKAIT
 
Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono meminta pimpinan di 16 Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk melakukan perampingan struktur. Permintaan itu diajukan Boediono guna mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Sasaran pemerintah adalah melakukan perampingan di semua lini," ujar Wakil Presiden Boediono di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/03).

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu melanjutkan, perampingan itu akan didasari oleh proses audit dan evaluasi yang akan dikomandoi oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) serta kementerian terkait lainnya.

Bilamana hasil audit yang dilakukan Kemenpan & RB, kata Boediono, menunjukkan perlu dirampingkan, maka rekomendasi itu harus dijalankan oleh pimpinan kementerian atau lembaga tersebut.

Sebaliknya, Boediono melanjutkan, kalau hasil audit merekomendasikan restrukturisasi dan reorganisasi maka pimpinan kementerian atau lembaga terkait harus menjalankan rekomendasi tersebut bila perlu sampai ke tingkat eselon I.

Selain mewujudkan reformasi birokrasi, Boediono menjelaskan, hasil audit ini diperlukan guna mempersingkat rentang kendali birokrasi sekaligus meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil (PNS).

Boediono memberi target bagi pimpinan K/L untuk menjalani rekomendasi hasil audit maksimal enam bulan. Termasuk, kata Boediono menjelaskan, kalkulasi dampak sejumlah personalia dan PNS bila melaksanakan hasil audit tersebut.

"Maksimal enam bulan setelah ini harus ada hasil konkret dari masing-masing K/L untuk melakukan right sizing. Usulan ini termasuk estimasi dan pengkajian mengenai dampaknya. Karena kelak ada pengalihan personalia dan sebagainya. Saya yakin dalam enam bulan bisa kita lakukan," harap Boediono.

Ia mengatakan, proses audit ini merupakan tahapan pertama dan akan disusul instansi lainnya. Selanjutnya, kata Boediono, tiap-tiap K/L akan merumuskan program kerja yang efektif dan tepat sasaran.

"Audit dan evaluasi ini adalah proses diagnosa untuk merumuskan langkah-langkah konkret," tukas Boediono. (ali)

Berikut ini daftar 16 Kementerian/Lembaga Pemerintah yang akan dirampingkan;
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian PAN dan RB
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Hukum dan HAM
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Pekerjaan Umum
10. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
11. Kementerian Pertanian
12. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 13. Kementerian Kesehatan
14. Arsip Nasional Republik Indonesia 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Berita Terbaru

Petugas Berjibaku Padamkan Api di Pasar Senen
Karena banyak pakaian dan barang lain yang mudah terbakar, menyebabkan api cepat merambat dan melua

Tolak Pabrik Semen, Jangan Tinggal di Bangunan Bersemen
Kalau masih menggunakan semen, tapi mereka menolak pembangunan pabrik semen, itu munafik namanya,

Jelang Hari Pencoblosan Satgas Anti-Politik Uang Terbentuk di Kolaka Utara
Aroma persaingan tidak sehat semakin tercium jelang pencoblosan di Pilkada Kolaka Utara (Kolut) 15 Februari 2017 mendatang.

Pilkada Jakarta, 15 Februari Ditetapkan Hari Libur
Pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang tepat dilaksanakan pada 15 Februari 2017 ditetapkan sebagai hari libur.

Everton Gilas City 4-0
City yang lebih mendominasi penguasaan bola, kebobolan lebih dahulu lewat gol Romelu Lukaku pada menit ke-34.