MENUJU RI 1

POLITIK

Senin, 29/04/2013, 11:31
Kisruh Eksekusi Susno untuk Alihkan Isu Kenaikan Harga BBM?

POLITIK korupsi
 

kisruh-eksekusi-susno-untuk-alihkan-isu-kenaikan-harga-bbm mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji
BERITA TERKAIT
 
Dalam beberapa hari terakhir, polemik eksekusi mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menyita perhatian publik tanah air. Hal tersebut menurut Sekjen DPP PBB BM Wibowo adalah disengaja untuk mengalihkan isu kenaikan harga BBM.

"Semoga publik tidak terlena, dan benar-benar mencermati isu kenaikan harga BBM. Yang jelas PBB menolak kenaikan harga BBM apalagi dengan opsi dual price," kata BM Wibowo di Jakarta, Senin (29/4).

Wibowo melanjutkan, pemerintah sadar bahwa kenaikan BBM menyimpan potensi kisruh yang besar. Namun pembahasan dan perdebatan BBM menjadi redup karena publik diarahkan ke isu Susno, mulai dari eksekusinya yang berlarut-larut, hingga DPO. "Susno dieksekusi atau tidak, PBB tetap tolak kenaikan harga BBM," tegas Wibowo.

Senada dengan BM Wibowo, Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, juga mensinyalir polemik eksekusi Susno adalah upaya mengalihkan perhatian publik dari kasus besar, seperti Kasus Century dan keterlibatan Ibas dalam korupsi Hambalang.  

Lebih lanjut Neta menyebut beberapa indikasi kasus Susno sengaja dibesar-besarkan, pertama, banyaknya pejabat dari pemerintahan SBY yang mengomentari kasus Susno, termasuk Presiden SBY. kedua, kedatangan Jaksa Agung ke Mabes Polri menurut Neta adalah tindakan salah kaprah.

"Dia seharusnya mendatangi Mahkamah Agung (MA) meminta fatwa mengenai surat keputusan yang menimbulkan polemik dan bukan mendatangi Kapolri," sergahnya.

Selain itu, lanjut Neta, pernyataan Kapolri yang mengatakan akan menindak tegas anggotanya yang menghalangi eksekusi Susno padahal tak ada satu pun anggota Polri yang bertindak demikian.

"Padahal, apa yang dilakukan Polda Jabar menjalankan fungsi mediasi agar tidak terjadi konflik ketika para jaksa berada di rumah Susno," ujarnya. (ans)

Berita Terbaru

Tak Perlu Ada Kampanye di Putaran Kedua Pilkada DKI
Jadi dalam aturan ini disebutkan kampanye hanya dalam bentuk penajaman visi dan misi serta program kerja.

Kejari Jakpus Jebloskan Terpidana Penipuan ke Rutan Salemba
"Mohandas telah terbukti secara hukum melanggar Pasal 378 KUHP,"

Strategi JSI Kembali Teruji di Pilkada 2017
Lembaga survei dan konsultan politik Jaringan Suara Indonesia (JSI) kembali mencatatkan kemenangan di pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) serentak 2017

Aksi Heroik Pasukan Orange Saat Banjir
Seolah tiada lelah, petugas PPSU terus bekerja dengan keikhlasan,ketulusan dan tanpa pamrih membantu warga Ibukota.

Lurah Pekojan Pantau Genangan di Wilayahnya
Titik banjir sudah tak ada lagi. Genangan yang ada pun kemarin sudah cepat surut,