METRO

Selasa, 09/07/2013, 13:11
Pembangunan RSUD Pasar Minggu Bakal Telan Dana Rp500 Miliar

METRO RSUD, KJS
 

pembangunan-rsud-pasar-minggu-bakal-telan-dana-rp500-miliar Jokowi dan Dien Emawati
BERITA TERKAIT
 
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Jakarta Selatan, Pemprov DKI Jakarta akan segera membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu.  

Jika Peraturan Gubernur (Pergub) sudah dikeluarkan maka akan segera dilakukan lelang. Sehingga bisa ditentukan pemenangnya untuk melakukan pembangunan fisik.

"Sekarang lagi proses untuk pergub, kemudian lelang. Targetnya menunggu lelang dulu dan membutuhkan waktu sekitar dua bulan," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati, di Balaikota, Selasa (9/7).

Untuk pembangunan rumah sakit ini, kata Dien, Pemprov DKI Jakarta akan mengucurkan anggaran sebesar Rp500 miliar. Dana tersebut dialokasikan murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Spesifikasi kelas, lanjut Dien, RSUD Pasar Minggu berbeda dengan RSUD di wilayah lain, sebab RSUD Pasar Minggu ini akan memperbanyak ruang kelas III untuk pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Rencananya Pak Gubernur akan mengubah ruang kelas II menjadi ruang kelas III. Jadi perbandingannya 75:25 persen. RSUD memang diperuntukkan bagi warga DKI yang kurang beruntung," ujar Dien. (ags)


Berita Terbaru

Pengunjuk Rasa Dilarang Masuk Area Sekitar Gedung MK
"Kami akan amankan secara maksimal jalannya sidang putusan ini. Diharapkan hakim tidak terpengaruh apa pun,"

Modric Bertahan di Madrid hingga 2018
Modric pindah ke Santiago Bernabeu pada 2012 yang sebelumnya bermain di Liga Inggris dengan Tottenham Hotspur.

Kubu Prabowo-Hatta Siapkan Strategi Hukum Lain
"Jadi MK itu salah satu cara berjuang, bukan gerbang terakhir,"

Menghapus Suara PKTb, Menggelar PSU di Papua
Ini putusan paling 'aman' yang bisa dikeluarkan MK untuk mengakomodir keinginan dua pasangan capres sekaligus meminimalisir terjadinya bentrok.

Putusan PTUN Bisa Jegal Pelantikan Jokowi-JK
"Kalau PTUN kabulkan gugatan kami, itu artinya pencapresan Jokowi cacat hukum. MPR atau DPR pasti tidak akan bisa melantik Jokowi."