TRAVEL SOSIAL PENDIDIKAN GAYA HIDUP BERITA ANDA KONGKOW METRO ROAD TO GERMANY

KONGKOW

Sabtu, 21/06/2014, 23:00
Banyak Kebocoran Dana Pada Program Pencitraan Jokowi

KONGKOW Jokowi, BPK, Laporan Keuangan
 

banyak-kebocoran-dana-pada-program-pencitraan-jokowi Jokowi
BERITA TERKAIT
 
Jika menarik ingatan ke masa kampanye Pilkada DKI lalu, tentu kita masih ingat beberapa janji pencitraan Jokowi, antara lain yang ditawarkannya waktu itu adalah pembangunan sistem elektronik, seperti e-Budgeting, e-Surat, e-Dokumen, e-Harga , Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan pembangunan Kampung Deret.

Janji kampanye itu memang direaliasikan oleh Jokowi saat menjabat jadi gubernur. Sistem elektronik, KJP, dan Kampung Deret menjadi program kerja pemprov DKI.  

Sukseskah program itu? Secara kasat mata, mungkin banyak orang yang menilai kalau program kerja Jokowi sebagai gubernur DKI itu sukses. Tapi, kalau kita tilik dari laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata banyak terjadi kebocoran dana pada program kerja Jokowi tersebut.

BPK mengindikasikan tiga program kerja unggulan Jokowi itu, telah menimbulkan kerugian daerah hingga mencapai Rp25,24 miliar.

Sistem manajemen pemerintah dengan konsep elektronik yang meliputi pembuatan sistem informasi elektronik surat (e-surat), e-dokumen, e-harga, e-budgeting, sistem belanja hibah dan bantuan sosial, e-aset, e-fasos-fasum, dan e-pegawai, ternyata menurut hasil audit BPK, tidak sesuai dengan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain itu, menurut catatan BPK, output dari konsep elektronik itu tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga belum dapat dimanfaatkan. Semua itu berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp1,42 miliar.

Sementara untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPK menemukan penyaluran program dana bantuan sosial KJP terindikasi ganda sebanyak 9.006 nama penerima dan terindikasi menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp13,34 miliar.

Sedangkan dalam realisasi belanja BOP untuk sekolah negeri senilai Rp1,57 triliun, BPK menemukan ada 11 sekolah memberikan pertanggungjawaban penggunaan BOP tidak nyata dengan indikasi kerugian Rp8,29 miliar.

BPK juga menemukan penyaluran dana hibah BOP untuk swasta masih belum sesuai ketentuan dan tidak efektif senilai Rp6,05 miliar.

Diantaranya, sekolah tidak mengajukan proposal tapi menerima dana BOP, dana BOP tidak dimanfaatkan sekolah, terjadi manipulasi dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat pengajuan BOP. Semua itu menimbulkan indikasi kerugian daerah senilai Rp2,19 miliar.

Untuk pembangunan Kampung Deret, BPK menemukan sebanyak 1.152 rumah di kampung deret berdiri di atas tanah negara, drainase, dan di atas garis sepadan sungai.

Hasil kerja pengelolaan keuangan yang belum maksimal ini membuat BPK mengeluarkan pendapat 'Wajar Dengan Pengeculian' (WDP) terhadap Laporan Keuangan DKI tahun 2013.

Catatan yang diberikan BPK ini berarti lebih buruk dari tahun 2011. Saat itu (2011), Laporan Keuangan DKI diberi nilai 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP).

Nah, jika seperti ini kenyataannya, apakah masih bisa disebut kalau Jokowi, yang saat ini menjadi calon presiden, sudah sukses membangun Jakarta? Rasanya, belum. (**)


Herlambang   2014-07-05 10:55:27
Kalu sy memang dari dulu,kelihatannya si jokowi ini punya agenda terselubung ut bangsa indonesia
Aji   2014-07-05 18:13:16
BKP adalah sarang Korrupsi dan Suap yang paling bergengsi.....!!

Kirim Komentar Anda


Komentar

Berita Terbaru

Vettel Juara GP Australia
"Hari ini sangat indah. Terima kasih semuanya,"

Polres Jakbar Telusuri Kasus Narkoba Ridho Rhoma
Saat digeledah di mobilnya kami temukan satu paket shabu seberat 0,76 gram

Susanto, Pemilik 30 Kilogram Shabu Dituntut Mati
Pekerjaan terdakwa, termasuk jaringan Internasional (antar Negara) dan bertentangan dengan program pemerintah Indonesia

Jamu Valencia, Peluang Barca Raih Poin Penuh
Kemenangan jadi kewajiban untuk kami, guna menjaga potensi untuk menelikung Madrid di klasemen

Menerima Shabu 500 Gram, Juwita Divonis Penjara 12 Tahun
"Terima kasih Bapak Hakim. Saya menerima putusan 12 tahun penjara ini,"