TRAVEL SOSIAL PENDIDIKAN GAYA HIDUP BERITA ANDA KONGKOW METRO ROAD TO GERMANY

KONGKOW

Kamis, 21/08/2014, 00:12
Analisa Putusan MK
Menghapus Suara PKTb, Menggelar PSU di Papua

KONGKOW sengketa pilpres, prabowo-hatta, jokowi-JK, MK
 

menghapus-suara-pktb-menggelar-psu-di-papua Ilustrasi
BERITA TERKAIT
 
Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/8) siang sekitar pukul 1.00 WIB, akan membacakan amar putusan atas sengketa hasil Pilpres 2014 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

Apa yang akan diputuskan oleh sembilan hakim konstitusi hari itu, mungkin menjadi hal yang ditunggu rakyat Indonesia, khususnya para pendukung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Maklum, karena putusan MK ini bakal menentukan legalitas kemenangan calon presiden terpilih.

Penulis tertarik untuk sedikit 'mengutak-atik', apakah kira-kira putusan yang bakal dikeluarkan oleh hakim konstitusi.

Setelah mengikuti proses jalannya persidangan lewat layar televisi, ditambah 'bumbu' komentar dari para pengamat politik dan ahli hukum tata negara, sebagai orang awam penulis memprediksi ada dua hal penting yang akan diputus hakim konstitusi;
1. Menghapus atau tidak menganggap sah hasil suara DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan)
2. Memerintahkan KPU untuk menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa kabupaten di Papua.

Menurut penulis, ini putusan paling 'aman' yang bisa dikeluarkan MK untuk mengakomodir keinginan dua pasangan capres sekaligus meminimalisir terjadinya bentrok antara pendukung dua kubu.

Apa dasarnya? Sederhana saja. Secara kalkulator, perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK dari DPKTb jumlahnya tidak terlalu signifikan dibanding suara keseluruhan yang diraih kedua pasangan ini. Sehingga putusan menghapus atau menganggap tidak sah hasil suara DPKTb bisa diterima kedua pasangan capres itu.

Lalu, secara hukum DPKTb dalam Pilpres 2014 belum diatur oleh Undang Undang, sehingga tidak memiliki payung hukum yang kuat.

Soal Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa kabupaten di Papua, menurut penulis itu bisa jadi ditetapkan oleh majelis konstitusi berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi saat persidangan yang mengungkapkan secara jelas telah terjadi kecurangan.

Apabila PSU digelar, kemungkinan hasil rekapitulasi suara yang sudah dikeluarkan KPU akan mengalami perubahan, meski menurut penulis tidak merubah pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang.

Tapi setidaknya, putusan MK yang mengikat dan otomatis menjadi Undang Undang nantinya,  telah membuktikan adanya proses demokrasi sekaligus bisa jadi koreksi kinerja KPU untuk lebih baik lagi di masa depan.

Sekali lagi, ini cuma prediksi penulis sebagai orang awam. Bagaimana putusan MK, kita lihat nanti. Sebagai warga negara yang mendambakan kedamaian, penulis berharap semua pihak bisa menerima apa pun putusan MK dengan sikap ksatria dan menghindari terjadinya kerusuhan. (Btt)


Berita Terbaru

Vettel Juara GP Australia
"Hari ini sangat indah. Terima kasih semuanya,"

Polres Jakbar Telusuri Kasus Narkoba Ridho Rhoma
Saat digeledah di mobilnya kami temukan satu paket shabu seberat 0,76 gram

Susanto, Pemilik 30 Kilogram Shabu Dituntut Mati
Pekerjaan terdakwa, termasuk jaringan Internasional (antar Negara) dan bertentangan dengan program pemerintah Indonesia

Jamu Valencia, Peluang Barca Raih Poin Penuh
Kemenangan jadi kewajiban untuk kami, guna menjaga potensi untuk menelikung Madrid di klasemen

Menerima Shabu 500 Gram, Juwita Divonis Penjara 12 Tahun
"Terima kasih Bapak Hakim. Saya menerima putusan 12 tahun penjara ini,"